GARUDASAKTINEWS.COM- SETU, KOTA TANGERANG SELATAN -Kasus Serpong Lagoon bukan sekadar air keruh. Kasus ini adalah kasus pengawasan yang gagal, perizinan yang diduga tidak beres, dan transparansi yang tidak jalan. Jika sebuah WTP bisa beroperasi puluhan tahun tanpa izin yang sah, pertanyaannya bukan hanya ke pengelola. Pertanyaannya juga ke pengawasnya: siapa yang membiarkan?
FAKTA 1: WTP DIDUGA TIDAK BERIZIN, SUDAH DINGATKAN SEJAK 2024
Dalam RDP di DPRD Tangsel, Rabu, 14 Oktober 2026, terungkap fakta yang mengejutkan.
Pengelola WTP Serpong Lagoon sudah diingatkan sejak 2024 untuk mengurus perizinan ke BBWS Ciliwung Cisadane, namun belum dilakukan hingga kini, berdasarkan pemberitaan yang mengutip hasil RDP.
Artinya, bukan tidak tahu. Sudah tahu. Sudah diingatkan. Tapi tidak diurus.
Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, yang memimpin RDP, mengungkapkan sumber air WTP seharusnya dari Sungai Cisadane. Namun yang dipakai diduga dari kubangan bekas galian pasir yang menyerupai danau.
“Tadi dapat informasi dari Dinas SDA BMBK, harusnya memang pengelolaan WTP itu sumber airnya adalah dari kali Cisadane. Bukan dari danau. Nah, ternyata yang sekarang ini ditemukan fakta, mereka mengelolanya dari danau. Sebetulnya bukan danau, itu adalah bekas kubangan galian pasir,” ujar Ricky dalam RDP.
Ricky juga menyebut kondisi itu diduga menyalahi ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup.
Pertanyaan investigasi kami: jika sudah diingatkan sejak 2024, siapa yang seharusnya menindak pada 2024, 2025, dan awal 2026? Mengapa penindakan baru serius setelah 176 warga sakit dan kasus viral?
FAKTA 2: SURAT WARGA 3 TAHUN TIDAK DIJAWAB, RDP BARU TERJADI SETELAH KORBAN MASSAL
Ketua RT 04 / RW 01 Klaster Aquatic, Suhendar, menyebut dirinya pernah mengirimkan surat dua kali. Pada 2024 ia meminta kepada pengelola air dalam hal ini PT Cahaya Subur Lestari dan BSA untuk hasil pemeriksaan kualitas air, tidak dijawab. Pada 2025 dan 2026, surat dikirim lagi melalui surat RT, sama tidak pernah dijawab.
Warga kemudian membuat surat pengaduan tertanggal 12 Oktober 2026 kepada Ketua DPRD Kota Tangsel melalui Ketua Komisi II, meminta inspeksi lapangan dan RDP.
RDP baru digelar 14 Oktober 2026. Dua hari setelah surat pengaduan, dan setelah 146 warga tercatat sakit.
Artinya, jalur resmi warga sudah ditempuh sejak 2024. Tapi jalur resmi itu tidak menghasilkan tindakan sampai korban massal terjadi.
FAKTA 3: HASIL LAB DAN JUMLAH KORBAN
Hingga 20 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mencatat 176 warga mengalami gangguan kesehatan. 146 adalah anak-anak, 30 orang dewasa. Data itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar.
Berdasarkan pemeriksaan puskesmas terhadap sampel air dari salah satu rumah, ditemukan bakteri Escherichia coli (E. Coli) sebesar 5-7 CFU, padahal standar yang dipersyaratkan adalah nol.
Hasil uji sampel pada 7 Oktober 2026 hanya mencakup analisis fisika dan kimia. Air tersebut dinyatakan tidak memenuhi baku mutu sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Fitria Oriza, pada 20 Oktober 2026 menyebut jumlah warga bergejala mencapai 176 orang berdasarkan data per 19 Oktober.
Dinkes menyebut kasus muntaber tersebut berkaitan dengan paparan bakteri E. Coli pada air yang dialirkan ke rumah warga. Dinkes juga menyatakan temuan itu masih perlu dikaitkan dengan hasil penyelidikan epidemiologi.
FAKTA 4: PEMKOT BERI TENGGAT, WARGA NILAI KOMITMEN MELESET
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, usai memimpin rapat di Kantor DCKTR, Rabu, 21 Oktober 2026, memberi waktu tiga hari kerja kepada pengelola untuk membahas kompensasi.
“Saya memberikan waktu tiga hari kerja kepada pihak pengelola untuk melakukan rapat. Silakan dibahas kompensasi apa saja yang bisa diberikan,” kata Pilar.
Pemkot juga menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih dan mendorong kerja sama dengan Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS).
Namun dalam pertemuan Selasa, 27 Oktober 2026, Direktur Utama PT Arfa Putra Soegama, Muslimin Bora, menyampaikan sejumlah komitmen, termasuk pengumpulan dokumen medis dan bukti pengeluaran yang ditargetkan ditindaklanjuti dalam satu minggu, serta mendukung rencana peralihan pengelolaan ke PITS yang ditargetkan Januari 2027.
Sembilan hari setelah pertemuan itu, pada Kamis, 5 November 2026, perwakilan warga, Arnis Silvia, menyebut tiga tuntutan warga tidak dipenuhi.
“Per hari ini tidak ada. Tiga tuntutan warga tidak dipenuhi semua. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air,” ujar Arnis.
Warga sebelumnya mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp539.885.394 kepada PT Arfa Putra Soegama, dengan tenggat kejelasan paling lambat Selasa, 27 Oktober 2026.
Hingga berita ini dibuat, tanggapan langsung PT Arfa Putra Soegama atas nilai dan tenggat tuntutan belum diperoleh dari sumber yang tersedia secara terbuka.
FAKTA 5: WARGA HARUS FOTO PPT DINKES SENDIRI
Salah satu fakta yang paling memalukan dalam kasus ini datang dari warga bernama Angie.
Angie mengeluh sulit menghubungi pihak WTP untuk mendapatkan hasil pemeriksaan air.
“Saya kontak satu-satu, saya japri, saya telepon, enggak ada yang ngangkat, enggak ada yang ngerespons,” ujar Angie, Kamis, 15 Oktober 2026.
Untuk mengetahui hasil pemeriksaan, Angie bahkan memotret salinan presentasi Dinas Kesehatan. “Akhirnya saya sempat foto PPT dari paparan Dinkes, ada hasilnya di situ,” katanya.
Bayangkan, cuy. Warga harus jadi wartawan untuk dirinya sendiri. Warga harus foto PPT untuk tahu air di rumahnya sendiri aman atau tidak. Di mana transparansi?
Pengamat Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Pengawasan, Hendra Wijaya, http://M.Si., menilai kasus Serpong Lagoon adalah kegagalan pengawasan berlapis.
“Ini bukan kelalaian satu orang. Ini kelalaian sistem. Kalau WTP sudah diingatkan sejak 2024 untuk urus izin ke BBWS, tapi sampai 2026 tidak diurus dan tidak ada penindakan, itu artinya ada yang salah di rantai pengawasan,” ujar Hendra kepada GARUDASAKTINEWS.COM.
Menurut Hendra, ada empat lapis pengawasan yang harus diaudit.
“Pertama, pengawasan perizinan. Siapa yang seharusnya memastikan WTP punya izin sebelum beroperasi? Apakah ada izin prinsip, izin operasional, izin pengambilan air? Itu harus dibuka ke publik,” katanya.
“Kedua, pengawasan kualitas air. Seharusnya ada uji lab berkala, bukan hanya saat ada korban. Kalau uji lab berkala itu ada, kenapa hasilnya tidak pernah disampaikan ke RT sejak 2024? Kalau tidak ada, kenapa tidak ada?” lanjut Hendra.
“Ketiga, pengawasan pengaduan warga. Surat RT 2024, 2025, 2026 itu dokumen resmi. Siapa yang menerima? Siapa yang mendisposisi? Siapa yang menindaklanjuti? Kalau surat itu hilang, itu juga pelanggaran administrasi,” tegasnya.
“Keempat, pengawasan DPRD. DPRD sudah benar gelar RDP 14 Oktober 2026. Tapi RDP tidak boleh berhenti di RDP. Harus ada rekomendasi tertulis, tenggat tertulis, dan sanksi jika rekomendasi tidak dijalankan. Kalau RDP hanya jadi panggung foto pegang botol air keruh, itu bukan pengawasan, itu pencitraan,” pungkas Hendra.
Hendra mendesak empat dokumen dibuka ke publik:
“Pertama, dokumen perizinan WTP Serpong Lagoon, lengkap. Kedua, notulen RDP 14 Oktober 2026. Ketiga, hasil lab lengkap Dinkes dan DLH, bukan hanya potongan PPT. Keempat, surat RT 2024, 2025, 2026 dan disposisinya. Kalau semua dibuka, publik bisa menilai sendiri siapa yang lalai,” kata Hendra.
“Negara tidak boleh kalah oleh air yang tidak berizin. Kalau negara kalah oleh satu WTP yang tidak berizin, bagaimana negara bisa dipercaya mengawasi ribuan WTP lain di Indonesia?” tutup Hendra.
