garudasaktinews.com – Sukabumi, Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sukabumi. Data yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah tersebut dinilai masih menyisakan persoalan yang perlu segera dibenahi.
Sorotan itu muncul dalam audiensi antara Forum Masyarakat Miskin dan Majelis Zikir bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (22/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan terkait warga yang secara kondisi ekonomi tergolong kurang mampu, namun dalam pendataan justru berada pada kelompok desil yang dinilai tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, mengatakan persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena ketepatan data sangat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Menurutnya, pihak DPRD menerima keluhan mengenai warga dengan kondisi ekonomi sulit yang justru tercatat dalam desil tinggi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap hak masyarakat untuk memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial.
“Yang mana di lapangan itu desil dengan kenyataan itu tidak sesuai. Dan banyak membawa masyarakat juga yang tadi salah satunya ada yang hidup tidak bisa bekerja karena, mohon maaf, kondisinya tumor harus dioperasi, tapi malah masuk desil 9,” ujar Ferry.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pencermatan kembali terhadap proses pendataan dan pemutakhiran data masyarakat. Sebab, kondisi ekonomi seseorang dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, sakit, maupun persoalan sosial lainnya.
Ketidaktepatan penempatan desil bukan sekadar persoalan administrasi. Bagi masyarakat miskin, kesalahan data dapat berpengaruh terhadap akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial yang menggunakan data sebagai salah satu dasar penetapan penerima.
Karena itu, DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti melalui verifikasi dan validasi data secara lebih menyeluruh.
Data masyarakat, menurutnya, perlu benar-benar mencerminkan kondisi faktual. Dengan demikian, warga yang memang membutuhkan perlindungan dan intervensi pemerintah tidak justru tersisih akibat persoalan pendataan.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami kepada DPRD. Masukan dari warga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perbaikan mekanisme pendataan penerima program pemerintah di Kabupaten Sukabumi.
Ketepatan data menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Jangan sampai masyarakat yang secara nyata membutuhkan bantuan justru terkendala hanya karena data yang belum sesuai dengan kondisi kehidupan mereka.
