garudasaktinews.com – Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mengungkapkan kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Dari total 1.424 kilometer jalan kabupaten, hanya sekitar 60,58 persen yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Sementara itu, 39,02 persen atau sekitar 555,65 kilometer lainnya mengalami kerusakan, termasuk kategori rusak berat.
Kondisi ini menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah dengan tingkat kerusakan jalan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Beberapa wilayah yang mengalami kerusakan terparah antara lain Kecamatan Jampangtengah, Sagaranten, Jampangkulon, Palabuhanratu, Cicurug, dan Cibadak.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyebutkan bahwa penanganan ideal terhadap kerusakan jalan adalah menggunakan metode konstruksi beton (rigid pavement) yang memiliki daya tahan lebih lama. Namun, metode ini memerlukan anggaran besar, yakni sekitar Rp 4 miliar per kilometer.
“Jika seluruh jalan yang rusak ingin ditangani dalam kurun waktu lima tahun, maka dibutuhkan total anggaran sebesar Rp 2,222 triliun, atau sekitar Rp 550 miliar per tahun,” jelas Dede.
Meski begitu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan besar dalam merealisasikan target tersebut. Pada tahun 2025, Dinas PU hanya memiliki alokasi anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk seluruh kegiatan terkait jalan, termasuk perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
Dengan kondisi tersebut, Dinas PU menargetkan perbaikan sekitar 150 kilometer jalan per tahun, sembari tetap mempertahankan kualitas jalan yang sudah baik agar tidak kembali rusak.
“Kami terus mendorong strategi pemeliharaan rutin dan berkala sebagai upaya menjaga umur jalan hingga mencapai standar 10 tahun. Tanpa pemeliharaan yang memadai, jalan akan lebih cepat rusak dan membebani anggaran lebih besar di kemudian hari,” tambahnya.
Dede berharap adanya dukungan tambahan dari pemerintah provinsi maupun pusat agar pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi bisa berjalan lebih optimal, mengingat pentingnya peran jalan dalam mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik.
