garudasaktinews.com – Sukabumi, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kepesertaan mencapai 47,26 juta tenaga kerja hingga Februari 2026. Dari total tersebut, pekerja formal atau Penerima Upah (PU) masih menjadi kelompok dominan.
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, menjelaskan bahwa komposisi peserta didominasi oleh 26,65 juta pekerja formal. Sementara itu, pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) tercatat sebanyak 13,86 juta, diikuti sektor jasa konstruksi sekitar 6 juta pekerja, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 691 ribu orang.
“Dari 47,26 juta per Februari 2026, yang formal itu 26,65 juta pekerja. Kemudian 13,86 juta informal, 6 juta konstruksi, dan 691 ribu PMI. PMI masih relatif kecil,” ujar Erfan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/3).
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat realisasi klaim manfaat yang cukup signifikan. Pada periode yang sama, sebanyak 1,2 juta peserta telah menerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp12,2 triliun.
“Untuk klaim, sudah 1,2 juta peserta yang kita layani dengan nominal Rp12,2 triliun,” tambahnya.
Namun demikian, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini, cakupan perlindungan baru mencapai sekitar 36 persen dari total angkatan kerja nasional. Angka ini masih tertinggal jauh dibandingkan BPJS Kesehatan yang telah mencapai cakupan sekitar 90 persen.
“BPJS Kesehatan universal coverage-nya sudah 90 persen, sementara di kita baru 36 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk terus memperluas perlindungan,” ungkap Erfan.
Untuk mendorong peningkatan kepesertaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus berupa potongan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) khusus bagi pekerja sektor informal di bidang transportasi. Kebijakan ini menyasar pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik, dengan iuran yang kini turun dari Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026 yang diharapkan mampu memperluas jangkauan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta mencapai 63,7 juta orang pada tahun ini. Untuk merealisasikan target tersebut, berbagai strategi terus dilakukan, mulai dari pembukaan simpul layanan baru, kolaborasi kelembagaan, hingga penyederhanaan proses pendaftaran dan pembayaran iuran.
“Kami optimistis target ini bisa tercapai. Dengan pembukaan simpul baru, kolaborasi, serta kemudahan layanan, kami ingin memastikan bahwa program ini semakin dekat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Erfan.
Sementara itu, PPS Kepala Kantor Cabang Palabuhanratu Sukabumi, Supriatna, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perluasan kepesertaan di daerah, khususnya di wilayah Sukabumi, melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat semakin merata dan menjangkau seluruh lapisan pekerja di Indonesia.
