garudasaktinews.com – Sukabumi, Di tengah hiruk-pikuk wacana pembangunan yang terus digaungkan dari pusat hingga pelosok desa, realitas di lapangan kembali memperlihatkan ironi. Di Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, warga membuktikan bahwa ketika pemerintah acuh, rakyat masih sanggup hadir — bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan.
Pada Minggu (4/5), warga Kampung Lembur Tengah RT 016 RW 006 menggelar kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak parah. Uniknya, kegiatan ini tidak melibatkan satu pun intervensi dari pihak pemerintah. Semua pembiayaan bersumber dari swadaya warga, dengan dana kolektif hanya sebesar Rp500.000 hasil iuran sukarela.
Inisiatif ini tercatat dalam sub bidang *Perbaikan Jalan Desa* melalui skema gotong royong. Tidak ada program pemerintah, tidak ada dana hibah, tidak ada baliho pencitraan. Yang ada hanya kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sendiri. Dalam waktu singkat, pekerjaan selesai dengan efisien dan transparan.
“Pemerintah terlalu sibuk membahas audit, sementara rakyat langsung bekerja,” ungkap salah satu warga dalam rekaman percakapan yang tersebar di aplikasi WhatsApp.
Lebih lanjut, seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima titik jalan yang semestinya sudah diperbaiki sesuai rencana pemerintah desa. Namun, hingga kini tidak ada realisasi. “Setiap ada anggaran desa, selalu tidak ada kejelasan. *Lieur lah. Cidolog mah mejehna di audit*,” ujarnya dalam bahasa Sunda yang mencerminkan kekesalan mendalam.
Kondisi ini membuka ruang tanya besar mengenai transparansi dan tata kelola dana desa. Ketika masyarakat mampu menyelesaikan pekerjaan dengan dana minim, pertanyaannya bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga soal niat dan integritas pemerintah setempat. Lambannya respons birokrasi bahkan memunculkan spekulasi adanya penyalahgunaan wewenang.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, gotong royong ini adalah pernyataan diam namun tegas: rakyat tidak sekadar menunggu, mereka memilih bertindak. Namun, apresiasi terhadap semangat kemandirian warga tidak boleh dijadikan dalih untuk melegalkan kelambanan atau bahkan pembiaran oleh negara.
Pemerintah daerah dan lembaga pengawas diminta untuk turun tangan, bukan hanya memeriksa laporan di atas kertas, tetapi mendengar langsung suara dari akar rumput. Sudah saatnya pembangunan tidak hanya dinilai dari angka dan dokumen, melainkan juga dari kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
Hingga berita ini dirilis, pihak Pemerintah Desa Cidolog belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi ini.
(Editor : Poernawandi)
