Sekdis Disdukcapil Kab. Sukabumi Hadiri Sosialisasi Ranperda Provinsi Jawa Barat Terkait Administrasi Kependudukan dan Pertambangan

SUKABUMI2780 Views

garudasktinews.com – Sukabumi, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Bapak Redi Trisna Sanjaya, S.IP., M.Si., menghadiri kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah (P3DW) Kabupaten Bogor.

Kegiatan sosialisasi ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan informasi awal serta menjaring masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan regulasi yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas dua Rancangan Peraturan Daerah utama, yaitu:

  1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang berfokus pada penguatan sistem layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, tertib, dan berbasis teknologi informasi. Ranperda ini diharapkan dapat mendorong percepatan layanan adminduk yang responsif dan akurat, serta memperkuat perlindungan hak-hak kependudukan warga.

  2. Ranperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, yang mengatur tata kelola dan perizinan kegiatan pertambangan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Redi Trisna Sanjaya menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan, khususnya pada Ranperda tentang Administrasi Kependudukan yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik di daerah.

“Kami menyambut baik adanya Ranperda ini sebagai upaya memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Diharapkan, peraturan ini akan semakin mendorong efektivitas dan efisiensi layanan adminduk hingga tingkat desa,” ungkapnya.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan lahir regulasi yang aspiratif, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *