garudasaktinews.com-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan Robert Bonususatya(RBS) dalam korupsi tata niaga timah yang sedang berlangsung.
MAKI meyakini RBS adalah sosok yang diduga menikmati keuntungan terbesar dalam perkara ini karena perannya yang diduga sebagai pemodal utama.
“Peran ini seharusnya sudah diproses, tetapi sampai sekarang RBS belum juga dipanggil ke pengadilan,” ujarnya pada awak media..pada selasa 15/10/24.
Boyamin mengatakan, Keterlibatan RBS sudah sejak lama mencuat, namun hingga kini, belum ada tindakan hukum yang jelas terhadap orang yang masih berstatus sebagai saksi itu. Menurutnya, RBS memegang peran kunci dalam kasus ini, mulai dari menginisiasi sejumlah pertemuan hingga mendanai proyek-proyek yang diduga berujung pada tindak pidana korupsi, RBS juga diduga berperan sebagai koordinator dalam proyek pengelolaan timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Selain itu, RBS juga diduga terlibat mengoordinasikan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kami sudah melihat proses hukum berjalan untuk pihak-pihak lain, seperti Harvey Moeis, yang sudah dipanggil ke pengadilan. Namun, mengapa RBS yang perannya sangat besar ini justru belum diproses? Ini yang kami pertanyakan,” kata Boyamin.
Menurut dia, pengembalian kerugian negara harus menjadi prioritas bukan hanya hukuman penjara agar dampak dari tindak pidana korupsi ini tak semakin meluas.
“Kami tidak hanya ingin orang-orang ini dipenjara, tapi yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara,” ujar dia.
“Mereka yang menikmati keuntungan terbesar harus bertanggung jawab, termasuk RBS.”
Ia juga menyoroti bahwa lambatnya proses hukum terhadap RBS dapat menimbulkan persepsi buruk di mata publik, seolah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja dilindungi.
Dengan mengajukan bukti-bukti baru yang menguatkan dugaan keterlibatan RBS Maki berencana untuk melanjutkan gugatan praperadilan dalam sidang praperadilan hingga bisa membuka jalan bagi pengusutan lebih lanjut terhadap peran RBS dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. pada 22 Oktober mendatang.
“Kami punya bukti bahwa keuntungan besar dari tindak pidana ini ada di tangan RBS dan pihaknya,” pungkasnya.(Army)
