garudasaktinews.com – Sukabumi, Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) DPW Jawa Barat, Pupung, angkat bicara terkait pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh KDM melalui salah satu akun media sosial. Dalam pernyataannya, KDM menyinggung soal sikap pejabat publik yang dianggap harus berani mengungkapkan di Medsos tanpa melalui Media, ini yang menjadi pertanyaan ketua LGS DPW JABAR, sedangkan sampai saat ini KDM ini masih bersosialisasi dengan media, kok bisa bisanya KDM bicara Begitu ungkap Pupung dgn nada Geram.pupung juga mengatakan
“para pejabat tidak mungkin Berani’ mengungkapkan anggaran secara yang dikorupsi atau adanya penyelewengan Anggaran secara Transparan ke publik,
Pupung menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kontradiksi dan tidak mendidik publik. Menurutnya, seorang tokoh publik seharusnya memberikan contoh yang membangun dan mendorong keterbukaan informasi, bukan justru melemahkan peran media dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau KDM melarang pejabat publik untuk tidak bekerjasama dengan media, lalu kenapa beliau sendiri bisa terkenal karena media sosial? Itu kan bentuk media juga,” tegas Pupung kepada awak media, Senin (30/6/2025).
Ketua LGS Jabar itu menambahkan bahwa media memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kontrol sosial dan demokrasi. Ia menilai bahwa pernyataan KDM berpotensi menyesatkan opini publik dan menciptakan stigma negatif terhadap wartawan serta kerja jurnalistik secara keseluruhan.
“Kami mengingatkan bahwa pernyataan seperti itu berbahaya. Media adalah salah satu pilar demokrasi yang harus didukung, bukan justru dijadikan kambing hitam,” imbuhnya.
Pupung juga menegaskan bahwa LGS sebagai lembaga sosial kemasyarakatan terus mendorong keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran di berbagai tingkatan pemerintahan. Ia menyerukan kepada seluruh pejabat publik agar tidak takut bekerja sama dengan media, selama dilakukan secara profesional dan beretika.
“Pejabat yang bersih tidak perlu takut kepada media. Justru kolaborasi yang sehat dengan media akan membantu publik memahami program dan kinerja pemerintah secara objektif,” tutup Pupung.
Pernyataan ini sekaligus menjadi respons tegas dari LGS Jabar atas upaya-upaya yang dinilai dapat membatasi ruang gerak media dalam menjalankan fungsinya. LGS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat melemahkan integritas demokrasi.
