garudasaktinews.com – Sukabumi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai kebijakan strategis nasional mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto. Sorotan tersebut menyusul adanya sejumlah kasus dalam pelaksanaan program di lapangan.
Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang layak, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka stunting, gizi buruk, serta anemia pada anak dan remaja di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan penyediaan makanan bergizi seimbang secara gratis bagi peserta didik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/sederajat. Program ini diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa.
Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, program MBG dinilai masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya terjadi di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, di mana sejumlah siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi tahu yang diduga sudah berjamur.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua LGS DPW Jawa Barat Pupung Puryanto menilai bahwa banyaknya kasus serupa menjadi alarm serius bagi pemerintah. Ia meminta agar pelaksanaan program MBG dievaluasi secara menyeluruh.
“Dengan banyaknya kasus MBG yang merugikan siswa, kami meminta agar pemerintah mempertimbangkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada siswa, bukan makanan jadi. Ini untuk menghindari kejadian yang membahayakan kesehatan anak-anak,” ujar Pupung.
Menurutnya, dana MBG merupakan uang negara yang bersumber dari rakyat, sehingga penggunaannya harus benar-benar menjunjung nilai kemanusiaan dan keselamatan penerima manfaat. “Siswa adalah rakyat, bukan pengemis. Jangan sampai niat baik negara justru disalurkan dengan cara yang tidak manusiawi dan membahayakan,” tegasnya.
Pupung juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperketat pengawasan kualitas makanan, transparansi anggaran, serta akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan MBG.
Ia berharap program MBG tetap berjalan sesuai tujuan mulia Presiden Prabowo, namun dengan perbaikan serius agar benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.
