garudasaktinews.com – Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Kamis (10/07/2025).
Bersama Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, Ketua DPRD turut ambil bagian dalam kegiatan yang digelar di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta, yang dihadiri oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekda, dan inspektur dari seluruh wilayah kerja Wilayah II, mencakup Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Rakor ini dimulai pukul 08.00 WIB dan dibuka secara resmi oleh pimpinan KPK, serta diisi dengan keynote speech oleh Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi secara simbolis oleh perwakilan kepala daerah dan ketua DPRD provinsi sebagai wujud keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Rangkaian kegiatan Rakorkada mencakup dua sesi diskusi strategis, menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga kunci seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, KemenPAN-RB, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. Materi yang dibahas mencakup strategi pemberantasan korupsi, penguatan transparansi anggaran dan pelayanan publik, serta peningkatan indeks integritas nasional.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
“Komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. DPRD Kabupaten Sukabumi siap bersinergi dengan seluruh elemen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
KPK menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala, sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi lembaga antirasuah dalam mendampingi pemerintah daerah membangun sistem yang akuntabel dan berintegritas tinggi.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya di wilayah kerja Koorsup Wilayah II KPK.
Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan semangat kolaborasi dan tekad bersama untuk terus menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
