garudasaktinews.com – Sukabumi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Sukabumi, H. Amir Hamzah, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Interim yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Sukabumi, Senin (2/3/2026).
Pemeriksaan interim ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tujuh auditor dan telah dimulai sejak 13 Februari 2026, dengan jadwal pemeriksaan berlangsung hingga 14 Maret 2026. Kehadiran para auditor merupakan bagian dari tahapan awal proses audit sebelum dilaksanakannya pemeriksaan terinci (final).
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kabupaten Sukabumi dalam rangka melaksanakan pemeriksaan tahap awal sebagai bagian dari agenda rutin tahunan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Ini merupakan amanah untuk pemeriksaan keuangan rutin setiap tahun. Tim sudah hadir di sini sejak 13 Februari lalu,” ujarnya dalam sambutan Entry Meeting.
Menurut Eydu, pemeriksaan interim bertujuan untuk melakukan identifikasi awal terhadap berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Tahapan ini menjadi langkah penting sebelum audit dilanjutkan pada tahap yang lebih intensif.
Ia menjelaskan, pada pemeriksaan interim ini auditor akan melakukan penelaahan terhadap dokumen pendukung, pengujian terbatas atas transaksi tertentu, serta menginventarisasi potensi permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Enaknya, segala catatan itu langsung ditampung. Apalagi kehadiran kami mengajak bapak/ibu lebih awal mengidentifikasi permasalahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa catatan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tahap interim dapat menjadi rujukan penting bagi perangkat daerah untuk melakukan perbaikan sebelum laporan keuangan diaudit secara menyeluruh. Dengan demikian, kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan dapat semakin meningkat.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Ia menyampaikan bahwa konsistensi dalam menjalankan rekomendasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong Kabupaten Sukabumi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir.
“Kali ini pun, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di seluruh perangkat daerah. Sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
“Penuhi kebutuhan data dan dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Jadikan setiap masukan, rekomendasi, maupun yang lainnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Kehadiran Kadisdukcapil H. Amir Hamzah dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Dinas Dukcapil dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
Melalui pemeriksaan interim ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat lebih dini mengidentifikasi potensi kekurangan administrasi maupun sistem, sehingga pada saat pemeriksaan lanjutan dilaksanakan, laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta prinsip tata kelola yang baik (good governance). Dengan sinergi antara BPK RI dan pemerintah daerah, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat dan berdampak nyata pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
