garudasaktinews.com-Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Prabowo ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
“Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal, karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
Lanjutnya, “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” terangnya
Menurutnya, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”.
Saleh meminta, Pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dia juga mengingat bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.
“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.
Catatan gaudasaktinew.com, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) tengah menghadapi tantangan akibat keputusan pailit yang dijatuhkan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex). Sebagaimana diketahui BJB selaku salah satu pemberi kredit kepada Sritex.
Ini terlihat dari laporan keuangan emiten bersandi BJBR itu, Kamis (26/12/2024) bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai(CKPN) mencatatkan penurunan.
Hingga 30 September 2024 tercatat total kredit macet bank bjb mencapai Rp1,93 triliun yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, jasa dunia usaha, industri hingga kontruksi, Porsi kredit macet sektor perdagangan paling besar dengan tagihan utang mencapai Rp633 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023, catatan kredit macet bank bjb ini mengalami peningkatan. Pada periode itu porsi non performing loan (NPL) perseroan berada pada angka Rp1,71 triliun.
Sayangnya peningkatan NPL ini tidak dibarengi dengan peningkatan CKPN bank bjb yang justru mengalami penurunan.(Desri/Army)
