garudasaktinews.com – Sukabumi, Kepatuhan terhadap aturan lingkungan hidup kini tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan dokumen perizinan. Setiap pelaku usaha dituntut menunjukkan tanggung jawab nyata dalam mengelola limbah, mengendalikan pencemaran, serta memastikan aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.
Dalam kegiatan tersebut, DLH Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya perubahan pola pikir pelaku usaha. Pengelolaan lingkungan bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten sejak kegiatan usaha beroperasi.
Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengawasan Penataan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah untuk memperkuat pemahaman sekaligus meningkatkan kepatuhan para penanggung jawab usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setiap pelaku usaha harus memahami bahwa kepemilikan dokumen persetujuan atau perizinan lingkungan bukan berarti seluruh kewajiban telah selesai. Ada tanggung jawab lanjutan yang wajib dijalankan, terutama dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas usaha.
“ Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup,” ujar Arli, Selasa (6/10).
Ia menegaskan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan DLH, di antaranya operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengendalian emisi udara, pengelolaan sampah, serta penyediaan dan pengelolaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan.
Seluruh aspek tersebut harus dilaksanakan dengan standar yang berlaku, disertai pemantauan dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, potensi pencemaran dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan lingkungan yang lebih luas.
Arli juga mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan limbah maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan dapat membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan atau penanggung jawab kegiatan.
Pemberlakuan Permen LH Nomor 06 Tahun 2026 semakin mempertegas pentingnya fungsi pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.
Sanksi administratif dapat diterapkan secara berjenjang sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap entitas bisnis di Kabupaten Sukabumi diharapkan tidak menunggu munculnya teguran atau tindakan pengawasan untuk mulai membenahi sistem pengelolaan lingkungannya.
Melalui sosialisasi tersebut, DLH Kabupaten Sukabumi ingin memastikan pertumbuhan dunia usaha berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
Sebab, keberhasilan pembangunan dan aktivitas ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari nilai investasi maupun keuntungan usaha, tetapi juga dari kemampuan setiap pelaku usaha menjaga kualitas air, udara, tanah, serta keselamatan masyarakat di sekitarnya.
