garudasaktinews.com – Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas penambangan tanah merah yang diduga belum mengantongi izin resmi di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan dan keluhan masyarakat, sekaligus menyikapi persoalan penghentian sementara pasokan tanah urugan untuk kebutuhan pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3.
Sidak menyasar lokasi pengerukan tanah merah di Jalan Kubang, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak. Lokasi penambangan yang berada tidak jauh dari kawasan proyek Tol Bocimi itu menjadi perhatian tim gabungan karena aktivitas pengerukan diduga telah berlangsung cukup lama tanpa dilengkapi perizinan yang sesuai.
Tim gabungan yang turun ke lapangan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta unsur pemerintah kecamatan.
Kepala Bidang Kemitraan dan Penaatan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Sukabumi, Arli Harliana, mengatakan bahwa pihaknya segera merespons laporan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Menurutnya, meskipun kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat provinsi, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk merespons persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Walaupun kewenangan perizinan ada di provinsi, kami di daerah harus merespons cepat laporan masyarakat. Terlebih saat musim hujan, potensi dampak lingkungan dan risiko bencana dari penggunaan alat berat serta lalu lintas truk pengangkut tanah harus dimitigasi,” ujar Arli, Jumat (2/10).
Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga potensi dampak yang ditimbulkan. Aktivitas pengerukan menggunakan alat berat dan mobilitas kendaraan pengangkut tanah berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan, terutama apabila tidak disertai pengelolaan dan pengawasan yang memadai.
Risiko tersebut perlu diantisipasi, khususnya ketika intensitas hujan meningkat, mengingat perubahan kondisi tanah akibat pengerukan dapat berpengaruh terhadap stabilitas lahan dan lingkungan di sekitarnya.
Sebelumnya, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas Wilayah I Cianjur juga telah menghentikan operasional tiga lokasi tambang tanah merah yang diduga tidak memiliki izin di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur, Iman Budiman, menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan.
Hingga berita ini disusun, pihak pengelola PT RPI belum memberikan keterangan resmi mengenai kelengkapan dokumen perizinan maupun tindak lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum, memperhatikan aspek lingkungan, serta tidak mengabaikan keselamatan masyarakat. Di sisi lain, kepastian legalitas sumber material urugan juga menjadi hal penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan persoalan lingkungan dan hukum di kemudian hari.
