Garudasakatinews.com-Jakarta, – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebut BPKP konsisten dalam mendorong penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, korporasi dan pemerintah daerah yang baik dan bersih. Kompleksitas sektor publik semakin menantang. Sehingga menuntut penyelenggaraan pembangunan yang semakin tangguh.
“Berbagai ketidakpastian dan perubahan cepat menimbulkan landscape risiko yang semakin rumit, untuk itu diperlukan kapasitas penanganan risiko yang semakin baik,” Ujarnya dalam Wisuda Sertifikasi Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP beberapa waktu lalu di Jakarta
Menurutnya, Kegagalan dalam tata kelola, pengendalian, maupun manajemen risiko akan
berdampak pada terhambatnya pembangunan. Penyelenggaraan program/proyek yang tidak
disertai dengan governansi yang baik akan cenderung sudah bermasalah sejak awal.
Lanjutnya , ” Umumnya tampak dari lemahnya kebijakan/regulasi program, buruknya
kualitas perencanaan dan alokasi sumber daya hingga tidak disiplinnya pelaksanaan
Kalau sudah begini manfaat yang diharapkan jelas tidak akan sampai ke masyarakat,”
Ateh menambahkan, agar terhindar dari masalah tersebut setiap Kementerian, Lembaga,
Daerah dan Badan Usaha penting untuk dibekali dengan SDM yang kompeten dalam
menerapkan tata kelola dengan efektif. BPKP tentu menyadari untuk menjawab tantangan
pembangunan tak cukup lagi berbicara di level entitas saja. Melainkan pembangunan
dilaksanakan lintas sektoral. Dirinya berharap, para wisudawan LSP BPKP dapat menjadi agen
perubahan di instansi masing-masing. “Keberhasilan pembangunan menuntut adanya
kolaborasi dan integrasi tata kelola terutama dalam penanganan risiko,” tegasnya.
Lanjutnya lagi,Sinkronisasi antara BPK RI dan auditor internal dalam evaluasi penyelenggaraan
pembangunan nasional dapat memberikan multiplier effects yang diperlukan untuk mengejar
berbagai keterlambatan (lag) dan ketertinggalan (gap) yang terjadi.
Dirinya berharap, para wisudawan LSP BPKP dapat menjadi agen perubahan di instansi masing-masing. “Keberhasilan pembangunan menuntut adanya kolaborasi dan integrasi tata kelola terutama dalam penanganan risiko,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun mengungkapkan sebagai pengawal tata kelola keuangan
negara, BPK serta pengawas internal perlu menguatkan kerjasama dan kolaborasi, untuk
dapat secara efektif memberikan rekomendasi, insight, serta menyelaraskan langkah-langkah
kolaboratif.
“Saya berharap, apa yang telah saya sampaikan pada momen Wisuda LSP BPKP Tahun 2024
ini, dapat memberikan inspirasi bagi para wisudawan untuk kembali ke instansinya masingmasing dan mulai memikirkan kontribusi terbaik yang dapat diberikan untuk mendukung
keberhasilan pencapaian Agenda 2030,” tutupnya. (R/JM)
