garudasaktinews.com – Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, yang digelar pada 4 Juni 2025 di Jakarta, guna membahas percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana yang melanda wilayah Sukabumi pada Desember 2024 dan Maret 2025.
Rakor ini secara khusus menyoroti rencana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur berdasarkan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Fokus utama mencakup perbaikan jalan nasional, jembatan, fasilitas pendidikan, hingga pembangunan kembali Pasar Jubleg yang terdampak bencana.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi.
“Sebanyak 25 daerah irigasi di Kabupaten Sukabumi telah lolos verifikasi tahap pertama oleh pemerintah pusat. Ini menjadi peluang besar untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian yang terdampak,” ungkap Dede.
Tak hanya itu, Pemkab Sukabumi juga telah mengusulkan enam jembatan kabupaten dan 16 jembatan gantung untuk mendapatkan bantuan melalui skema Inpres, sambil menunggu Inpres khusus yang mengatur percepatan pembangunan jalan dan jembatan.
Namun demikian, Dede menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam penanganan pascabencana secara menyeluruh.
“Kondisi ini membuat penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media, untuk bersama-sama mempercepat pemulihan,” jelasnya.
Pemkab Sukabumi berharap hasil Rakor ini menjadi dasar langkah konkret lintas kementerian dan pemda dalam memperkuat sinergi penanganan infrastruktur kritis, demi memulihkan kehidupan masyarakat terdampak bencana secara berkelanjutan.
