garudasaktinews.com – Sukabumi, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Ekonomi Setda, serta seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda), bertempat di Aula Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (AM TJM), Jalan Cihelang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Selasa (7/10/2025).
Rakor ini dihadiri jajaran pimpinan berbagai Perumda di Kabupaten Sukabumi, di antaranya Perumda AM TJM, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi, Agro Sukabumi Mandiri (ASM), Pariwisata Sukabumi, Aneka Tambang Energi (ATE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, dalam sambutannya menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas arah kebijakan keuangan daerah dan evaluasi kinerja BUMD dalam menghadapi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Rakor ini membahas arah kebijakan keuangan daerah dan kinerja BUMD dalam menghadapi APBD tahun anggaran 2026. Pembahasannya kami lakukan bersama BPKAD, Bagian Ekonomi, dan seluruh Perumda yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kami melakukan telaahan terhadap program mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus disesuaikan dengan kondisi anggaran,” ujar Hera.
Hera menegaskan, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Nantinya, hasil Rakor akan diselaraskan dengan visi-misi Bupati Sukabumi, tema pembangunan tahun 2026, serta arah RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten Sukabumi.
Lebih lanjut, Hera menyoroti tantangan besar yang dihadapi daerah akibat pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang berdampak pada berkurangnya anggaran Kabupaten Sukabumi hingga lebih dari Rp700 miliar.
“Sekarang ini dengan adanya pengurangan TKD, anggaran kita berkurang sekitar Rp700 miliar. Tapi kami tidak pesimis. Justru kami mendorong para kepala OPD dan Perumda agar bisa membuktikan diri mencari solusi dan peluang dari keterbatasan ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan BUMD untuk memperkuat inovasi dan kemandirian daerah melalui optimalisasi kinerja Perumda.
“Kalau anggaran banyak, tinggal membelanjakan. Tapi dengan kondisi terbatas, kita diuji untuk berpikir kreatif dan berani berinovasi,” tambah Hera.
Rakor tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD, perangkat daerah, dan seluruh BUMD untuk menciptakan kebijakan keuangan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
