garudasaktinews.com – Sukabumi, Program kerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam upaya pemberantasan premanisme menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu kritik keras datang dari Ketua Lembaga Garuda Sakti (LGS) DPW Jawa Barat, Pupung Puryanto, yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.
Pupung menyoroti efektivitas Satgas Anti-Premanisme yang dinilai hanya menyasar preman kelas bawah, sementara preman berdasi dan berseragam tetap bebas berkeliaran. “Saya melihat Satgas Anti-Premanisme hanya akan efektif bagi orang-orang kecil. Sedangkan preman sejati, yaitu mereka yang menggerogoti uang negara, justru akan tetap aman,” tegas Pupung dalam keterangannya, Selasa (1/4/25).
Lebih lanjut, Pupung mengkritisi narasi yang kerap menyudutkan LSM dan ormas sebagai pihak preman. Menurutnya, hal itu merupakan pengalihan isu dari kelemahan birokrasi pemerintah. “Logika sederhananya, jika pemerintahan bersih dan berjalan sesuai hukum, tidak perlu ada ketakutan terhadap LSM atau ormas. Justru karena ada kebobrokan dalam tata kelola, oknum pejabat berusaha menutupi kecurangan dengan cara-cara tidak terpuji,” paparnya.
Pupung juga menyoroti kasus di Kabupaten Sukabumi, di mana sebagian LSM dan ormas dijadikan tumbal oleh oknum pejabat tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa LSM dan ormas yang menjalankan AD/ART dengan baik justru ikut terdampak negatif dari kebijakan ini.
Untuk memastikan pemerintahan dan keuangan negara berjalan dengan baik, Pupung menyarankan pemberantasan dimulai dari internal birokrasi. “Preman sejati adalah mereka yang merugikan negara hingga triliunan rupiah—dan itu ada di dalam sistem. Data menunjukkan, kerugian negara yang masif selalu melibatkan orang-orang di dalam pemerintahan,” tegasnya.
Pupung mengingatkan bahwa tanpa perbaikan internal, kebijakan pemberantasan premanisme hanya akan menjadi alat represif bagi rakyat kecil, sementara para koruptor tetap bebas. “Fokuskan pada pembersihan birokrasi terlebih dahulu sebelum menindak kelompok di luar sistem,” pungkasnya.
