garudasaktinews.com – Sukabumi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sukabumi, H. Amir Hamzah, menghadiri Rapat Dinas Bulan Oktober Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar. Kegiatan ini digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, pada Senin (20/10/2025).
Rapat yang berlangsung secara khidmat dan penuh semangat kebersamaan tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo, Kapolres Sukabumi AKBP Samian, para kepala perangkat daerah, serta camat dari seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
Agenda rapat kali ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan berbagai pihak strategis. Salah satu poin utama rapat adalah penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah.
Penandatanganan pertama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Perum Perhutani terkait pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Bima Sakti Multi Sinergi terkait layanan Payment Gateway Winpay. Melalui layanan ini, Pemkab Sukabumi berupaya menghadirkan kemudahan transaksi pembayaran berbagai layanan publik secara digital, sebagai bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Kerja Sama Gereja (BKSG) Kabupaten Sukabumi dalam rangka fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat beragama Kristen dan Katolik. Kerja sama ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pelayanan administrasi kependudukan yang setara bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang agama.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi juga menerima 10 sertifikat aset tanah milik Pemkab Sukabumi secara simbolis dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Penyerahan ini menjadi langkah penting dalam upaya penertiban aset daerah agar dapat dikelola dengan lebih optimal dan terjamin secara hukum.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan ekspose kinerja dari sejumlah instansi, di antaranya ATR/BPN, BNNK Sukabumi, dan Dinas Pariwisata. Masing-masing instansi memaparkan capaian program, kendala lapangan, serta rencana strategis ke depan untuk mendukung pembangunan daerah secara terpadu.
Dalam arahannya, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas dalam pengelolaan anggaran, terutama menjelang tahun anggaran 2026 yang diproyeksikan mengalami pengurangan dari pemerintah pusat.
“Kita mengalami penurunan anggaran. Saya minta seluruh kepala perangkat daerah melakukan efisiensi, fokus pada kegiatan yang berisiko tinggi dan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Bupati.
Bupati juga menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sukabumi ke depan akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta peningkatan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Lakukan evaluasi agar manfaat program bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap konsisten mewujudkan visi dan misi daerah, serta terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi program dan optimalisasi potensi lokal.
Partisipasi Kepala Dinas Dukcapil H. Amir Hamzah dalam rapat ini menjadi bentuk dukungan aktif terhadap langkah-langkah strategis Pemkab Sukabumi dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan searah dengan tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
