garudasaktinews.com – Sukabumi, Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) periode Januari hingga Juni 2025.
Rapat berlangsung di Aula DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7/2025), dan dihadiri Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, H. Ali Iskandar, menegaskan bahwa evaluasi MPP merupakan langkah strategis untuk memastikan layanan publik yang dihadirkan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Jenis-jenis layanan di MPP disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, evaluasi menjadi penting agar keberadaannya memberikan kemanfaatan optimal,” ujarnya.
Jenis Layanan di MPP Sukabumi
Ali Iskandar memaparkan, MPP Kabupaten Sukabumi menyediakan beberapa kategori layanan, antara lain:
-
Layanan Mandiri
-
Layanan Digital
-
Layanan Bergerak (mobiling) ke lokasi masyarakat
-
Layanan Terintegrasi di Satu Tempat
Menurutnya, MPP Kabupaten Sukabumi telah memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan tercantum dalam RPJMD 2020–2025. Saat ini, MPP Sukabumi menjadi salah satu dari 22 MPP di Jawa Barat.
Instruksi Bupati dan Pengembangan Layanan
Lebih lanjut, Ali menekankan arahan Bupati Sukabumi agar setiap unit layanan di MPP mengoptimalkan fungsi masing-masing, termasuk melakukan koordinasi lintas instansi, publikasi layanan, dan penggabungan SOP agar lebih efisien.
“PTSP harus aktif berkoordinasi dan mempublikasikan layanan, serta mengintegrasikan prosedur kerja. Semua diarahkan untuk memaksimalkan manfaat MPP bagi warga,” jelasnya.
Ali juga mengungkapkan perkembangan terbaru, di mana Kantor Imigrasi akan segera membuka layanan di MPP Sukabumi, sementara Dinas Dukcapil akan memfasilitasi pencetakan KTP langsung di MPP.
“Progres ini kami sambut sebagai kemajuan yang dapat mempercepat terwujudnya Sukabumi Mubarakah,” pungkasnya.
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kinerja MPP, sehingga keberadaannya mampu memperluas akses, mempermudah proses, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.
