garudasaktinews.com-Implementasi program MBG yang memasuki pekan kedua telah menyita perhatian berbagai pihak, seiring terungkapnya keterbatasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disekolah yang hanya mencukupi hingga pertengahan 2025.
Sebagai representasi dari Fraksi Partai NasDem di Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendiskusikan kemungkinan penambahan anggaran demi keberlanjutan program. Dirinya menggarisbawahi urgensi kolaborasi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam mengawasi penggunaan anggaran Rp71 triliun yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini diungkap dalam keterangan resminya, Senin(20/1/25)
“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya
Menurutnya, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, perlunya penekanan pentingnya implementasi sistem monitoring yang komprehensif.
Sistem ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran secara akurat, terutama untuk periode setelah Juni 2025.”Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran tersebut hanya mampu menopang program hingga Juni 2025, jauh dari kebutuhan ideal program yang membutuhkan dana hingga Rp420 triliun per tahun.
Presiden Prabowo sebelumnya memproyeksikan kebutuhan anggaran mencapai Rp460 triliun yang akan bersumber dari APBN.Angka ini menunjukkan besarnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan program unggulan ini.
Monitoring ketat dan evaluasi berkala menjadi kunci kesuksesan program yang ambisius ini Komitmen DPR dalam mengawal penggunaan anggaran memberikan harapan bagi implementasi program yang lebih efektif dan tepat sasaran demi mencapai tujuan perbaikan gizi masyarakat Indonesia.(Ran/ARMY)
